Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp 17,5 T dari Cukai Rokok
Besarnya andil Industri Hasil Tembakau (IHT) pada akseptasi negara dipandang semakin lebih bertambah jika pemerintah tutup beberapa sela di kebijaksanaan cukai rokok diantaranya dengan jalankan roadmap penyederhanaan/simplifikasi susunan biaya cukai hasil tembakau.
| Judi Togel Online Berkembang Pesat |
Ketua Team Periset dari Pusat Analisis serta Peningkatan Manajemen Fakultas Ekonomi serta Usaha Kampus Brawijaya (PKPM FEB UB) Abdul Ghofar mengatakan jika dalam penelitiannya, pola simplifikasi adalah salah satunya kebijaksanaan cukai hasil tembakau (CHT) yang berperan positif.
"Kami lakukan simulasi seandainya saja roadmap simplifikasi CHT digerakkan oleh pemerintah sesuai dengan PMK 146/2017, keseluruhan kekuatan akseptasi negara dari pola itu ialah Rp17,573 triliun," tuturnya pada wartawan, Rabu (9/9/2020).
Mengenai, kata Ghofar, bila pemerintah memakai pola simplifikasi dengan memotong layer CHT yang semula 10 layer jadi 5 layer saja, kekuatan penghasilan cukai akan bertambah minimal Rp 10,120 trlliun.
"Hasil simulasi kami bila susunan biaya cukai disederhanakan jadi 5 layer, penghasilan cukai negara diprediksikan makin bertambah jadi Rp237,79 triliun pada 2023," tuturnya.
Ghofar menjelaskan, pola simplifikasi yang lain yang dapat jadi pilihan buat pemerintah ialah penyatuan batasan produksi sigaret putih mesin (SPM) serta sigaret kretek mesin (SKM). Penyatuan batasan produksi fragmen rokok mesin diprediksikan akan meningkatkan penghasilan cukai sebesar Rp3,555 triliun.
Dalam riset itu, Ghofar dkk. mengutarakan jika Indonesia dengan 10 layer biaya cukai berdasar kelompok jumlah produksi sekarang ini mempunyai peluang untuk menilainya kembali lagi. Bila dibanding dengan negara lain, Indonesia mempunyai susunan biaya cukai yang kompleks dengan kelompok serta biaya yang banyak.
"Rupanya dengan adanya banyak kelompok, banyak perusahaan besar serta perusahaan asing yang memakainya untuk bayar cukai di kelompok yang bertambah rendah dengan biaya cukai yang tambah murah," kata Ghofar.
Ini dipandang Ghofar berlawanan dengan semangat pemerintah membuat perlindungan pemain/pabrikasi kecil serta UMKM sebab ada pemain besar yang malah berkompetisi di kelompok pemain kecil. Ia memberikan contoh penemuannya mengenai beberapa perusahaan multinasional serta perusahaan asing yang masih tetap bayar cukai di kelompok yang bertambah rendah kelompok 2, yaitu Japan Tobacco serta British American Tobacco.
Wakil Dekan FEB Kampus Brawijaya ini menjelaskan, kecemasan beberapa faksi berkaitan terkonsentrasinya pasar atau kesempatan oligopoli tidak berlangsung. "Hasil analisa kami, pasar tidak terkonsentrasi sebab simplifikasi," tuturnya.
Serta, sambungnya, kompetisi usaha bertambah lebih adil sebab perusahaan besar akan berkompetisi dengan perusahaan besar. "Sedang perusahaan menengah kecil serta rumahan yang sejumlah beberapa ratus pabrik di kelompok 2 SKM akan berkompetisi dengan sama-sama mereka, tidak dengan perusahaan asing yang modalnya besar," katanya.
Dalam diseminasi itu, Ghofar mengatakan sela lain pada kebijaksanaan cukai IHT yakni masih dimungkinkanya produsen rokok jual produknya di bawah 85 % harga jual eceran (HJE).
"Dari data yang kami punyai, sebetulnya potential loss dari potongan harga rokok lumayan besar, potential loss pemerintah itu seputar Rp 3,898 triliun," tuturnya.
Menyikapi penemuan ini, Guru Besar FEB Kampus Brawijaya Ahmad Erani Yustika memiliki pendapat jika simplifikasi susunan biaya cukai dapat jadi pilihan yang bagus dalam kebijaksanaan CHT. "Simplifikasi dapat jadi pilihan bagus dengan ketentuan jika kebijaksanaan ini bisa menahan kepribadian hazard, seperti praktek penghindaran cukai itu termasuk juga kepribadian hazard," tuturnya.
Erani menjelaskan ketentuan lain untuk jalankan simplifikasi yaitu kebijaksanaan ini harus bisa membuat lapangan bermain (playing field) dimana perusahaan rokok bisa berkompetisi sehat dengan perusahaan yang selevel dengannya. "Paling akhir, simplifikasi dapat jadi pilihan bila kebijaksanaan ini bisa tingkatkan akseptasi negara," ujarnya.
